DPR Minta Kurikulum 2013 Ditunda Penerapannya

15-02-2013 / KOMISI X

Komisi X DPR RI  meminta  Kurikulum 2013  ditunda penerapannya, pasalnya  banyak daerah belum siap. Hal tersebut, disampaikan Anggota Komisi X Dedi Suwandi Gumelar disela-sela Kunjungan Spesifik Komisi X tentang Kurikulum 2013 di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (14/2)

Di  Sumsel saja, menurut Dedi, sosialisasi tentang Kurikulum 2013 sangat minim bahkan belum dilaksanakan sehingga banyak guru yang belum  memahami hal ini

Disamping guru, terlebih lagi  murid-murid belum memahaminyaMateri Kurikulum 2013, dikhawatirkan tidak bias diserap siswa siswi yang ada di daerah-daerah di Indonesia termasuk Sumsel. “Saya khawatir Materi Kurikulum 2013  tidak bisa diserap siswa dan siswi yang ada di daerah-daerah di Indonesia termasuk Sumsel,” kata politisi F-PDIP.

Selain itu, kata Dedi, tahun ajaran baru dimulai Juli 2013, sehingga dengan waktu cukup singkat kemungkinan pelaksanaan sosialisasi tidak maksimal.

“Hal lebih penting lagi, selain sosialisasi adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia terutama guru agar proses belajar mengajar menjadi lebih bagus,” imbuhnya.

“Jangan hanya menyalahkan tenaga pengajar, fasilitas termasuk pembinaan yang diberikan selama ini perlu dievaluasi sudah maksimal atau belum,” tambah Anggota Dewan dari Daerah Pemilihan Banten.

Ia menyatakan, sebaiknya penerapan Kurikulum 2013 dilakukan apabila semuanya sudah siap, termasuk fasilitas penunjang belajar.

Dijelaskan Dedi, bahwa DPR hanya sebatas menyarankan, yang lebih utama adalah pemerintah sebagai pelaksana kegiatan.

DPR tidak dalam domain untuk menolak atau menerima Kurikulum 2013, namun dewan memberikan saran, karena persiapan yang dilakukan belum maksimal

“Apapun yang dilakukan para ahli di Kemendiknas harusnya dikaji terlebih dahulu. Seperti di Sumsel, belum pernah ada sosialisasi terkait kurikulum 2013, bagaimana para guru bisa melaksanakannya,” paparnya.

Jangan sampai guru dipersalahkan dan dianggap tidak mampu menjalankan kurikulum tersebut, padahal Kemendiknas sendiri belum melakukan sosialisasi, tambah Dedi.

Dicontohkan Dedi, kurikulum KTSP yang diterapkan pemerintah sejak 2006, ternyata baru dimengerti oleh guru-guru di RSBI setelah dilakukan praktek selama empat tahun. Hal ini sungguh mengkhawatirkan karena guru yang mengajar di RSBI adalah guru yang terbaik.

Selain itu, faktor yang lebih mengkhawatirkan adalah materi penerapan pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada jenjang SD yang ada dalam kurikulum 2013, menurutnya, guru yang tidak ahli IT dipaksa mengajarkan TIK akan membuat ilmu yang diterima anak-anak tidak maksimal.

Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI dalam rangka mencari masukan bagi  implementasi pelaksanaan Kurikulum 2013 diketuai Agus Hermanto (F-PD) diterima Sekda Provinsi Sumsel H. Yusri Effendi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel dan Jajarannya

Anggota Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI terdiri dari Syamsul Bachri, Rully Chairul Azwar dan Ferdiansyah, masing-masing dari F-PG, Anton Sukartono Suratto, Muslim, dan Albert Yaputra dari F-PD, Dedi Suwandi Gumelar, Asdy NArang dan Irsal Yunus, ketiganya dari F-PDIP, Rohmani (F-PKS), Nasrullah (F-PAN), Mohd. Faisal Amin (F-PPP), dan Budi Heryadi (F-Gerindra). (sc), foto : wy/parle/hr.

 

 

BERITA TERKAIT
Komisi X Dukung Penguatan Kelembagaan Bagi Pendidikan Nonformal dan Informal
06-02-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi X DPR RI menyatakan dukungannya terhadap penguatan kelembagaan yang mengurusi pendidikan nonformal dan informal di Indonesia....
Legislator Minta Empat Kementerian Ini Jangan Kena Efisiensi Anggaran
06-02-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad Alaydrus, meminta pemerintah untuk tidak menerapkan kebijakan efisiensi anggaran...
Komisi X Siap Perjuangkan Aspirasi Guru demi Pendidikan Berkualitas
06-02-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi para guru guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pendidikan...
Ketua Komisi X Soroti Kendala PDSS di Berbagai Sekolah
06-02-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyatakan keprihatinannya terhadap kendala dalam finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan...